Pada 29 Oktober 2026 Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pembalut termasuk barang kena pajak dengan beban PPN efektif sekitar 11 persen, dan isu yang ramai disebut pajak menstruasi atau tampon tax itu pun kembali jadi bahan perbincangan. DJP menolak anggapan bahwa pajak ini ditujukan khusus untuk perempuan, tetapi bagi sebuah keluarga, yang paling terasa tetap satu hal: angkanya di anggaran bulanan dan siapa yang mencatatnya.
Pajak menstruasi adalah sebutan publik untuk PPN yang dikenakan pada pembalut; DJP menyatakan pembalut belum termasuk barang yang dibebaskan, dengan tarif 12 persen atas dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11 persen. Pink tax adalah hal yang berbeda: selisih harga produk perempuan yang ditetapkan produsen, bukan pungutan pemerintah. Dalam contoh buatan kami, bagian PPN di harga pembalut untuk satu orang sekitar Rp4.500 sampai Rp7.400 per bulan, jadi yang paling berguna bagi keluarga adalah memberi pos sendiri di anggaran bulanan dan membicarakannya berdua.
Apa yang disampaikan DJP, dan apa yang belum
Dalam laporan detikcom (29 Oktober 2026), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan bahwa pembalut adalah barang kena pajak (BKP) yang dikenai PPN selama penyerahannya sesuai ketentuan. Tarif PPN barang nonmewah 12 persen, tetapi dasar pengenaan pajaknya memakai nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, jadi beban yang ditanggung pembeli setara 11 persen. Soal tudingan pajak menstruasi, DJP menyebut PPN ini “bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi”, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang secara umum.
Laporan itu juga menyinggung daftar barang yang bebas PPN: kelompok kebutuhan pokok dalam Pasal 6 PP 49/2022 mencakup antara lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, dan sayur. Produk sanitasi menstruasi tidak ada di daftar itu. Laporan Okezone pada hari yang sama menyampaikan hal serupa, sedangkan Suara.com (28 Oktober 2026) menulis bahwa pembalut tidak tercantum dalam daftar pengecualian di Pasal 4A dan 16B Undang-Undang PPN.
Yang belum ada: tak satu pun laporan yang kami temukan menyebut rencana pembebasan atau kajian perubahan aturan. Tulisan ini tidak menilai baik buruknya kebijakan; yang kami bahas hanya artinya bagi anggaran rumah tangga.
Istilah yang ramai dipakai, dan artinya
Beberapa istilah bertebaran di media sosial dan sering tertukar. Tabel berikut meringkasnya.
| Istilah | Artinya | Pungutan pemerintah? |
|---|---|---|
| Pajak menstruasi, period tax, tampon tax | Sebutan publik untuk PPN yang dikenakan pada produk menstruasi seperti pembalut dan tampon. Bukan nama pajak resmi, dan DJP menolak bahwa pajaknya khusus untuk perempuan | Ya, berupa PPN |
| Pink tax | Selisih harga produk yang dipasarkan untuk perempuan dibanding produk setara untuk laki-laki, misalnya pisau cukur atau deodoran | Tidak, ditetapkan produsen atau penjual |
| PPN 12 persen dengan DPP nilai lain 11/12 | Cara menghitung PPN barang nonmewah sehingga beban efektif pembeli 11 persen | Ya |
| Barang kena pajak (BKP) | Barang yang penyerahannya dikenai PPN | Ya |
| Barang bebas PPN | Daftar barang yang tidak dikenai PPN, misalnya sebagian kebutuhan pokok | Dibebaskan |
| Kemiskinan menstruasi (period poverty) | Istilah umum untuk kesulitan memenuhi kebutuhan produk menstruasi karena biaya. Kami belum menemukan angka Indonesia yang terverifikasi, jadi tidak mengutip angka | Bukan pajak, tetapi sering dibahas bersama |
Pajak menstruasi dan pink tax: jangan tertukar
Dua artikel di situs resmi DJP, yang ditulis pegawai DJP dan dinyatakan sebagai pendapat pribadi penulis, membedakannya dengan jelas. Menurut artikel Desember 2022, ketimpangan pada tampon tax datang dari PPN, sedangkan pada pink tax datang dari keputusan harga oleh pelaku usaha. Artikel yang sama menulis bahwa pembalut sekali pakai, pembalut kain, tampon, dan menstrual cup pada saat itu sama-sama barang kena pajak; ini kondisi 2022, jadi periksa lagi aturan terbaru bila Anda ingin yakin.
Soal pink tax, artikel September 2023 itu menjelaskan bahwa pink tax adalah tambahan biaya pada produk atau layanan untuk perempuan yang manfaatnya setara dengan versi untuk laki-laki, dan bukan pajak resmi. Artikel itu mengutip studi New York City tahun 2015 yang menemukan produk untuk perempuan sekitar 7 persen lebih mahal; kami belum membuka studi aslinya, jadi angka itu hanya gambaran, bukan angka untuk Indonesia.
Untuk rumah tangga, perbedaan ini praktis. PPN pembalut tidak bisa ditawar. Pink tax sebagian bisa dihindari dengan membandingkan harga per satuan:
- Bandingkan ukuran dan isi, bukan hanya warna dan kemasan. Produk yang dikemas “khusus perempuan” kadang hanya berbeda desain.
- Cek harga per mililiter, per gram, atau per lembar di label, bukan harga per bungkus.
- Pilih produk yang fungsinya sama dan mencukupi kebutuhan Anda, bukan yang kemasannya paling menarik.
- Tulis di buku anggaran barang apa saja yang Anda beli rutin, supaya perbedaan harga terlihat.
Cara ini tidak berlaku untuk semua produk dan tidak menjamin hasil yang sama. Kami tidak merekomendasikan merek atau tempat membeli tertentu.
Bagaimana di negara lain
Pembahasan pajak menstruasi di Indonesia tidak berdiri sendiri. Di Inggris, PPN atas produk sanitasi perempuan dihapus mulai 1 Januari 2021; hal itu dimungkinkan karena Inggris sudah keluar dari pasar tunggal Uni Eropa yang menetapkan batas bawah PPN 5 persen untuk produk itu. Di Australia, pajak barang dan jasa (GST) 10 persen atas produk sanitasi dijadwalkan dihapus mulai 1 Januari 2019 setelah kampanye selama 18 tahun. Artikel DJP tahun 2022 tadi juga menyebut India, Kenya, Kanada, Jamaika, Malaysia, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai negara yang membebaskan atau menurunkan pajaknya; daftar itu berasal dari sumber sekunder dan tidak kami periksa satu per satu.
Perbandingan ini bukan berarti Indonesia pasti akan mengikuti. Tiap negara punya sistem pajak, kebutuhan penerimaan, dan pilihan kebijakan sendiri. Artikel DJP 2022 menulis bahwa pembebasan di sini memerlukan perubahan Pasal 4A Undang-Undang PPN dan memperkirakan pajak ini masih akan ada beberapa waktu; itu analisis penulisnya, bukan keputusan resmi. Yang bisa dipegang keluarga adalah aturan yang berlaku sekarang.
Berapa PPN di dalam harga pembalut
Harga di label toko umumnya sudah termasuk PPN (asumsi kami; struk belanja bisa memastikannya). Dengan beban efektif 11 persen atas harga sebelum pajak, bagian PPN di harga akhir kira-kira 9,9 persen, atau 11/111. Hitungan di bawah ini contoh buatan kami; harga dan pemakaian di rumah Anda pasti berbeda.
Pertama, contoh berdasarkan jumlah bungkus per bulan untuk satu orang, dengan harga Rp20.000 per bungkus:
| Contoh pemakaian per orang | Belanja per bulan | PPN di dalamnya per bulan | PPN per tahun |
|---|---|---|---|
| 2 bungkus | Rp40.000 | sekitar Rp4.000 | sekitar Rp47.600 |
| 3 bungkus | Rp60.000 | sekitar Rp5.900 | sekitar Rp71.400 |
| 4 bungkus | Rp80.000 | sekitar Rp7.900 | sekitar Rp95.100 |
Kedua, contoh bila harga per bungkus berbeda, dengan 3 bungkus per bulan:
| Contoh harga per bungkus | Belanja per bulan | PPN di dalamnya per bulan | PPN per tahun |
|---|---|---|---|
| Rp15.000 | Rp45.000 | sekitar Rp4.500 | sekitar Rp53.500 |
| Rp20.000 | Rp60.000 | sekitar Rp5.900 | sekitar Rp71.400 |
| Rp25.000 | Rp75.000 | sekitar Rp7.400 | sekitar Rp89.200 |
Ketiga, contoh bila di rumah ada lebih dari satu perempuan, dengan 3 bungkus per orang per bulan dan harga Rp20.000 per bungkus:
| Contoh jumlah perempuan di rumah | Belanja per bulan | PPN di dalamnya per bulan | PPN per tahun |
|---|---|---|---|
| 1 orang | Rp60.000 | sekitar Rp5.900 | sekitar Rp71.400 |
| 2 orang | Rp120.000 | sekitar Rp11.900 | sekitar Rp142.700 |
| 3 orang | Rp180.000 | sekitar Rp17.800 | sekitar Rp214.100 |
Angka PPN-nya kecil per bulan, tetapi belanjanya, Rp40.000 sampai Rp180.000 per bulan, jarang punya baris sendiri di catatan keuangan. Itulah yang sering luput.
Cara memasukkannya ke pos anggaran belanja bulanan
- Beri pos khusus dan spesifik. Hindari memasukkannya ke kategori “lain-lain” yang abu-abu. Buat pos tersendiri dengan nama yang jelas, misalnya “Kebersihan dan Kesehatan”, agar Anda bisa memantau pergerakan pengeluarannya setiap bulan.
- Hitung berbasis data nyata, bukan perkiraan. Rekap struk belanja tiga bulan terakhir, bukan menebak angka dari ingatan. Rata-rata dari data itu memberi gambaran biaya yang lebih jujur dan realistis.
- Perlakukan sebagai pengeluaran wajib. Masukkan pos ini ke kelompok kebutuhan pokok rutin, sejajar dengan tagihan listrik, air, dan belanja dapur utama. Alokasikan dananya sejak awal gajian, bukan dari sisa uang di akhir bulan.
- Pakai angka rata-rata dengan margin aman. Jika jumlah pemakaian atau harganya naik turun tiap bulan, patok anggaran pada rata-rata tiga bulan terakhir, lalu tambahkan sedikit dana cadangan untuk mengantisipasi kenaikan harga mendadak.
- Evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Kebutuhan dan harga pasti bergeser seiring waktu. Jadwalkan peninjauan ulang pada sesi evaluasi mingguan atau bulanan Anda supaya angkanya tetap relevan.
Satu catatan praktis: PPN sudah ada di dalam harga, jadi Anda tidak perlu mencatatnya terpisah. Catat saja jumlah yang benar-benar dibayar di struk.
Contoh pos “Kebersihan dan Kesehatan” untuk keluarga berempat
Contoh buatan kami untuk memperlihatkan bentuknya; ganti isi dan angkanya dengan data struk Anda.
| Contoh isi pos | Perkiraan per bulan |
|---|---|
| Pembalut (2 perempuan, 3 bungkus masing-masing) | Rp120.000 |
| Sabun mandi, sabun cuci tangan | Rp50.000 |
| Sampo, pasta gigi, sikat gigi | Rp60.000 |
| Tisu dan perlengkapan kebersihan pribadi lain | Rp40.000 |
| Dana cadangan kenaikan harga | Rp30.000 |
| Total pos | Rp300.000 |
Kalau total pos terasa memberatkan, jangan menjadikan kebersihan dan kenyamanan sebagai yang dikorbankan lebih dulu. Cari kelonggaran di pos lain lewat tinjauan bulanan. Ada juga pilihan produk yang bisa dipakai ulang; bila Anda tertarik, hitung biaya per tahunnya dan kenyamanannya sendiri, dan bicarakan dengan tenaga kesehatan bila ragu soal kesehatan. Kami tidak merekomendasikan produk atau merek tertentu.
Bukan hanya urusan perempuan di rumah
Di banyak rumah, belanja kebutuhan ini dipegang satu orang dan jarang dibicarakan berdua. Akibatnya pasangan tidak tahu angkanya, dan tidak ikut memikirkan saat uang bulanan ketat. Pos ini sah dibahas terbuka seperti tagihan listrik: berapa per bulan, siapa yang membeli, dan apakah anggarannya sudah cukup. Bila ada anak perempuan yang mulai membutuhkannya, tambahkan ke hitungan sebelum waktunya.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah pembalut kena pajak di Indonesia?
Ya. DJP menyatakan pembalut termasuk barang kena pajak yang dikenai PPN selama penyerahannya sesuai ketentuan.
Berapa persen PPN pembalut?
Tarif PPN barang nonmewah 12 persen dengan dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektif pembeli 11 persen. Aturan tarif bisa berubah, jadi cek pengumuman resmi DJP.
Apakah pajak menstruasi sama dengan pink tax?
Tidak. Pajak menstruasi (tampon tax) adalah PPN atas produk menstruasi. Pink tax adalah selisih harga produk perempuan yang ditetapkan pelaku usaha dan bukan pungutan pemerintah.
Apakah pembalut akan dibebaskan dari PPN?
Belum ada rencana yang kami temukan di laporan yang kami temukan. Beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, sudah menghapus pajak serupa, tetapi itu keputusan masing-masing negara.
Apakah PPN perlu saya catat terpisah di anggaran?
Tidak perlu. PPN sudah termasuk dalam harga di struk, jadi catat saja total yang dibayar dan beri pos tersendiri.
Bila Anda ingin memastikan kabar terbaru tentang aturannya, rujuk pengumuman resmi DJP, karena tarif dan daftar pengecualian bisa berubah. Tulisan ini pengetahuan umum untuk membantu pasangan berdiskusi, bukan nasihat pajak atau keuangan, dan tidak merekomendasikan merek atau produk tertentu. Kerangka anggaran lengkap, termasuk templat Excel dan Google Sheets, ada di Cara Membuat Anggaran Bulanan Berdua Saat Penghasilan Tidak Tetap.
Tulisan lain tentang uang berdua ada di topik Keuangan Keluarga, dan pertanyaan untuk malam hari terkumpul di seri Obrolan Malam Berdua.
Sari menaruh buku anggaran di meja makan dan menggeser gelas tehnya agar tidak terkena. Bayu, yang baru selesai mencuci piring, mengintip dari balik bahunya.
“Baris baru?” tanyanya.
“Iya. Kebutuhan bulanan.” Sari menulis tiga kata itu dengan pulpen biru, lalu angka di sebelahnya.
“Itu apa saja?”
“Pembalut, sabun, pasta gigi, hal-hal begitu. Selama ini tidak pernah ada barisnya. Ikut saja di belanja dapur.”
Bayu menarik kursi. “Aku baca berita kemarin, katanya pembalut kena pajak.”
“Aku juga baca. Tapi bukan itu soalnya.” Sari menunjuk angka di buku. “Soalnya aku baru sadar, setiap bulan ada uang keluar segini dan kamu tidak tahu.”
Bayu terdiam sebentar. “Aku memang tidak pernah bertanya.”
“Aku juga tidak pernah cerita.”
Mereka saling menatap, lalu sama-sama tertawa kecil, karena keduanya merasa salah dan tidak ada yang mau menyalahkan.
“Mulai bulan ini aku yang catat struknya,” kata Bayu. “Kamu tinggal bilang kalau stoknya hampir habis.”
Sari tersenyum dan menyerahkan pulpen. “Tulis di sini, ya. Pakai angka yang sebenarnya, bukan perkiraan.”
Bayu menulis perlahan, seperti anak yang baru belajar menulis namanya sendiri. Di luar, hujan turun lagi, dan untuk pertama kalinya buku itu terasa seperti milik mereka berdua.
- Pengeluaran rumah tangga apa yang selama ini kita belanjakan tetapi jarang kita bicarakan berdua?
- Kalau kita lihat struk tiga bulan terakhir, berapa rata-rata belanja kebutuhan bulanan di rumah ini?
- Siapa yang sebaiknya mencatat pos ini, dan bagaimana supaya yang lain ikut tahu?
- Apa yang bisa kita kurangi atau geser bila anggaran bulan ini ketat?